KEBIJAKAN
PEMERINTAH
1.
Kurikulum sekolah
selain yang berlaku
secara nasional terdapat
pula kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi
daerah yang disebut dengan...
A.
Kurikulum daerah
B.
Kurikulum terpadu
C.
Unsure daerah
D.
Muatan lokal
JAWAB:
D
2.
Badan
Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden
sebagai perwujudan...
A.
Lembaga pembantu
Presiden dalam pembangunan bidang pendidikan
B.
Pengawasan
pemerintah dalam pengendalian mutu pendidikan
C.
Lembaga non
pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan
D.
Institusi non
departmental dalam perumusan kebijakan pendidikan
JAWAB:
A
3.
Penyelenggaraan EBTANAS pada tingkat
SD, SLIP, dan SLTA memberi kontribusi positif kepada pembangunan sektor
pendidikan terutama dalam...
A.
Upaya pengendalian mutu pendidikan
B.
Meningkatkan angka partisipasi
pendidikan
C.
Mengurangi biaya operasional
pendidikan
D.
Memeratakan tanaga dan sarana
kependidikan
JAWAB:
A
4.
Berikut ini bentuk-bentuk perguruan
tinggi menurut Undang-undanr No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, kecuali
A.
Akademi
B.
Politeknik
C.
Sekolah tinggi
D.
Diploma 1
JAWAB:
D
5.
Berikut ini nilai-nilai positif dari
uoaya Pemerintah untuk mernberi otonomi yang lebih luas kepada perguruan tinggi
negeri terutama untuk...
A.
Melepaskan beban
pemerintah dalam pendanaan operasional
B.
Memacu pertumbuhan
ekonomi dan kemakmuran rakyat
C.
Memacu
perkembangan perguruan tinggi yang bersangkutan
D.
Meningkatkan
peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan
JAWAB:
C
6.
Pelaksanaan
program pendidikan Paket A dan Paket B terutama dimaksudkan dalam rangka...
A.
Mendukung program wajib belajar 9
tahun
B.
Meningkatkan kecerdasan masyarakat
C.
Memberikan bekal keterampilan
D.
Memberantas buta pengetahuan dasar
JAWAB:
D
7.
Program Kapal Pemuda ASEAN dan Jepang
bermanfaat dalam hal-hal berikut, kecuali...
A.
Meningkatkan rasa persaudaraan
B.
Menumbuhkan saling pengertian
C.
Pertukaran nilai-nilai budaya positif
D.
Penghapusan batas-batas budaya
JAWAB:
D
8.
Kedudukan budaya daerah dalam rangka
pembinaan kebudayaan nasional adalah sebagai...
A.
Pelengkap
B.
Pendamping
C.
Penunjang
D.
Unsur
JAWAB:
D
9.
Menteri-menteri lingkungan hidup dari
Negara-negara anggota ASEAN dewasa ini menggalang kerjasama dan memberi
perhatian serius dalam mengatasi masalah bersama, yakni... ,
A.
Polusi tanah karena limbah plastik
B.
Larangan pemanfaatan kayu tropis
C.
Kesadaran rakyat tentang lingkungan
D.
Masalah asap dan kebakaran hutan
JAWAB:
C
10.
Pemindahan penduduk dari satu pulau ke
pulau yang lain, yang dikenal dengan program transmigrasi, akan lebih efektif
apabila dilakukan dengan...
A.
Peningkatan sarana sosial
B.
Penyediaan lapangan kerja
C.
Perumahan yang memadai
D.
Pemerataan lapangan kerja
JAWAB:
D
11.
Dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS)
yang disalurkan oleh Pemenntah bertujuan untuk...
A.
Menunjang kelancaran pembangunan
B.
Mengembangkan desa yang tertinggal
C.
Memberantas masalah kemiskinan
D.
Mengatasai dampak krisis ekonomi
JAWAB:
D
12.
Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam
menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik tahun 2020, harus dijawab terutama
dengan...
A.
Meningkatkan sumber daya manusia
B.
Mengusahakan modal yang memadai
C.
Mengolah kekayaan alam yang melimpah
D.
Mendapat bantuan teknologi tinggi
JAWAB:
A
13.
Deregulasi automotif automotif yang
dilakukan oleh Pemerintah pertengahan
tahun 1999 diharapkan memberi dampak positif dalam rangka...
A.
Menghidupkan pasar mobil yang lesu
B.
Meningkatkan jumlah ekspor mobil
C.
Membatasi penggunaan mobil impor
D.
Memacu pertumbuhan industri mobil
JAWAB:
D
14.
Pemerintah telah menerbitkan dan
menjual obligasi senilai Rp. 157,6 triliun, tujuan utamanya adalah...
A.
Mendorong perkembangan usaha swasta
B.
Melunasi hutang perusahaan swasta
nasional
C.
Menutupi kekurangan anggaran
pembangunan
D.
Memacu pertumbuhan ekonomi nasional
JAWAB:
D
15.
Berikut ini pengaruh positif dari
kebijakan kebebasan pers yang dikeluarkan oleh pemerintah, kecuali...
A.
Unsur budaya asing berkembang pesat
B.
Perkembangan ilmu pengetahuan
C.
Kebeanian mengekspresikan opini
D.
kontrol masyarakat terhadap pemerintah
JAWAB:
A
16.
Fraksi-fraksi yang ada di
Majelis Permusyawaratan Rakyat
merupakan pengelompokkan anggota yang
mencerminkan...
A.
Kebijakan
pemerintah dalam mengatur lembaga tertinggi Negara
B.
Perimbangan
kekuasaan pemerintahan yang disepakati bersama
C.
Pembagian kekuasaan legislative pada
tingkat lembaga tertinggi Negara
D.
Konfigurasi
politik dan pengelompokkan fungsional dalam masyarakat
JAWAB:
D
17.
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1982 tentang
Referendum telah dicabut dengan Ketetapan MPR No.VIII/MPR/1998, karena...
A.
Dinilai tidak
sesuai dnegan tuntutan Pasal 37 UUD 1945
B.
Memberi kekuasaan yang terialu luas
kepada pemerintah
C.
Menghambat
perubahan yang mendasar terhadap UUD 1945
D.
Membuka
kemungkinan terhadap perubahan UUD 1945
JAWAB:
A
18.
Hal yang amat
penting diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah...
A.
Optimalisasi pemanfaatan kekayaan
daerah
B.
Pelestarian nilai-nilai tradisional di
daerah
C.
Perencanaan terpadu pembangunan daerah
D.
Kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa
JAWAB:
D
19.
Keputusan
Presiden No. 47 Tahun 1999 menentukan bahwa anggota DPR periode 1997/2000 diberikan
pesangon, dengan pertimbangan terutama...
A.
Kinerja Dewan
yang tinggi dan masa bakti kurang dari 5 tahun
B.
Memacu kerja
anggota Dewan supaya lebih berprestasi
C.
Meningkatkan
kehormatan dan kesejahteraaan anggota Dewan
D.
Jasa-jasa anggota
Dewan dalam mendukung reformasi
JAWAB:
D
20.
Tim terpadu yang dibentuk pemerintah
untuk mengkaji pemisahan lembaga eksekuti dan yudikatif guna mewujudkan lembaga
peradilan yang bebas, sebagi ciri utama dari...
A.
Negara hukum
B.
Pemerintah demokrasi
C.
Kedaulatan rakyat
D.
Pemerintah republik
JAWAB:
B
21.
Kebijakan pemerintah untuk memisahkan
kekuasaan eksekutif dan yudikatif bertujuan...
A.
Mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri
B.
Memudahkan pengawasan terhadap lembaga
peradilan
C.
Meingkatkan efektivitas
penyelenggaraan peradilan
D.
Memperlancar penyelenggaraan
administrasi kehakiman
JAWAB:
A
22.
Menurut peraturan perundangOundangan
yang berlaku, pemberatasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan
secara tegas terhadap siapa saja, dengan memperhatikan praduga tak bersalah, yakni
seseorang dianggap tidak bersalah sebelum...
A.
Menjadi terdakwa dalam tindak pidana
yang dituduhkan
B.
Menjadi tersangka
bahwa dia melakukan kesalahan
C.
Diperoleh
bukti-bukti yang kuat tentang kesalahannya
D.
Berlaku keputusan
hakim yang menyatakan bersalah
JAWAB:
D
23.
Pertahanan dan
keamanan bangsa dan Negara, menurut UUD 1945 menjadi tanggungjawab...
A.
Pemerintah
B.
TNI
C.
Warga Negara
D.
Rakyat
JAWAB:
C
24.
Pemisahan Polri
dan TNI memiliki tujuan, terutama
A.
Meningkatkan kesejahteraan Polri
B.
Meningkatkan profesionalisme Polri
C.
Mereformasi struktur oirganisasi Polri
D.
Mereformasi struktur organisasi TNI
JAWAB:
B
25.
Peningkatan
jumlah personel Kamra didasarkan pada pertimbangan, terutama.
A.
Kemampuan profesional Polri
B.
Keterbatasan anggota Polri
C.
Kerawanan sosial yang meningkat
D.
Mewaspadai ancaman keamanan
JAWAB:
D
No comments:
Post a Comment