SOAL TEST CPNS PEMKAB (PENGETAHUAN UMUM)

PENGETAHUAN UMUM

Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, pilihlah satu jawaban yang paling tepat

1.   Undang‐undang   pemerintah   daerah   yang   pertama   berlaku   di   Indonesia   setelah   zaman kemerdekaan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Nopember 1945 adalah:

A.   UU No. 1 tahun 1945

B.   UU No. 2 tahun 1945

C.   UU No. 3 tahun 1945

D.   UU No. 4 tahun 1945

E.    UU No. 5 tahun 1945

2.   Agama dapat dilihat sebagai salah satu sumber nilai yang ada dalam masyarakat, seperti yang dapat kita lihat dalam studi Max Weber mengenai sekte Calvinisme, yang berarti bahwa:

A.   Agama satu‐satunya sumber nilai yang dipedomani masyarakat

B.   Agama adalah sesuatu yang pantas dan berharga

C.   Agama dapat mempengaruhi perilaku orang

D.   Manusia berhasrat menguasai alam

E.    Tanpa agama, gambaran tentang apa yang diinginkan tidak mungkin ada

3.   Pada APBN tahun 1999/2000 terdapat uraian sumber pendapatan dan belanja negara seperti:

1.   Hibah

2.   Pembayaran bungan uang

3.    Pajak perdagangan internasional

4.   Bagian pemerintah atas laba BUMN

Dari uraian tersebut, yang termasuk sumber pendapatan negara adalah ……… A.   1, 2, 3, dan 4

B.   1, 3, dan 4

C.   1, 2, dan 3

D.   2, 3 dan 4

E.    1 dan 2

4.   Istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh:

A.   Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI B.   Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI C.   Ir. Soekarno pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI

D.   Ir. Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI E.    Ir. Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang PPKI

5.   Negara‐negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat mengenal doktrin politik luar negeri yang bercirikan:

A.   Democratic peace, Good Governance, Ethical Foreign policy

B.   Democratic peace, Ethical Foreign policy, Humanitarian Intervention

C.   Good Governance, Human Right, Humanitarian Intervention

D.   Ethical Foreign policy, Good Governance, Human Right

E.    Humanitarian Intervention, Democratic peace, Good Governance

Untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 17, pilihlah jawaban yang benar dengan menggunakan petunjuk di bawah ini:

A.   Jika jawaban 1, 2 dan 3 benar.

B.   Jika jawaban 1 dan 3 benar

C.   Jika jawaban 2 dan 4 benar

D.   Jika jawaban hanya 4 yang benar

E.   Jika jawaban semuanya benar

6.   Prinsip‐prinsip yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila adalah:

1.   Pemerintah berdasar atas hukum

2.   Peradilan yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan legislative

3.   Prinsip multi partai

4.   Sistem pemerintahan parlementer

7.   Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan

Pemerintah Nomor 25 tahun 2001, mencakup kewenangan diantaranya:

1.   Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten atau Kota

2.   Pelaksanaan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten atau

Kota

3.   Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya

4.   Kewenangan di luar kewenangan pemerintah pusat

8.   Berkaitan dengan konsep perdagangan internasional dewasa ini, Negara‐negara di dunia dibagi berdasarkan  wilayah  untuk  mendukung  perdagangan  dunia.  Indonesia  sebagai  salah  satu Negara anggota ASEAN termasuk dalam kelompok:

1.   APEC

2.   NAFTA

3.   AFTA

4.   MEE

9.   Sebagai bentuk hubungan pusat dan daerah berdasarkan UU No. 32 Th. 2004, Pemerintah Pusat memungkinkan untuk memberikan sanksi kepada daerah dalam bentuk:

1.   Pembatalan pengangkatan pejabat

2.   Penangguhan gaji tunjangan pejabat public

3.   Penangguhan berlakunya Perda

4.   Pengurangan dana alokasi khusus

10. Sikap chauvinistic bertentangan dengan ajaran Pancasila, terutama sila :

1.   Kelima

2.   Kedua

3.   Keempat

4.   Ketiga

11. Pada Hari Proklamasi tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan Pidato yang diberi Judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” atau biasa disebut Manifesto Politik (Manipol), yang intinya adalah:

1.   UUD 1945

2.   Sosialisme Indonesia

3.   Demokrasi Terpimpin

4.   Ekonomi Terpimpin

12. Ciri‐ciri sistem ekonomi kapitalis, adalah:

1.   Penjamin atas hak milik perseorangan

2.   Pemberian kebebasan penuh

3.   Persaingan bebas

4.   Pembatasan peran Negara dalam aktivitas ekonomi

13. Yang termasuk peran koperasi terhadap peningkatan kemakmuran rakyat adalah:

1.   Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan

2.   Penyelenggara kehidupan ekonomi secara demokratis

3.   Menciptakan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat

4.   Menumbuhkan investor menanamkan modalnya

14. Sejak  Pemerintah  Indonesia  mengubah kebijakan  Kurs, yang  sebelumnya  “mengikat” di  era pemerintahan Soeharto, kini kebijakan Kurs Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap pembangunan nasional. Kebijakan Kurs yang berlaku saat ini di Indonesia adalah ……

1.   Sistem ekonomi terpimpin

2.   Sistem ekonomi pasar

3.   Sistem mata uang jangkar

4.   Sistem Kurs mengambang

15. Tokoh yang ikut merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara adalah …

1.   Dr. K.R.T. Radjiman Wedyoningrat

2.   Mr. Mohammad Yamin

3.   Drs. Mohammad Hatta

4.   Ir. Soekarno

16. Dalam  kehidupan  masyarakat  antara  suku  bangsa  yang  satu  dengan  yang  lainnya  terdapat perbedaan. Perbedaan itu disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, kecuali:

1.   Keadaan geografis yang berbeda

2.   Agama yang berbeda

3.   Latar belakang sejarah yang berbeda

4.   Sistem kepercayaan yang berbeda

17. Nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:

1.   Cinta tanah air dan bangsa

2.   Demokrasi atau kedaulatan rakyat

3.   Masyarakat adil dan makmur

4.   Kesetiakawanan social

Untuk soal nomor 18 sampai dengan nomor 39 pilihlah jawaban yang benar dengan menggunakan petunjuk di bawah ini:

A.   Jika  pernyataan  pertama  benar  dan  pernyataan  kedua  benar  dan  keduanya  menunjukkan hubungan sebab akibat

B.   Jika  pernyataan  pertama  dan  pernyataan  kedua  benar  tetapi  keduanya  tidak  menunjukkan hubungan sebab akibat

C.   Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah D.   Jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar E.   Jika pernyataan pertama dan kedua salah

18. Keberadaan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  sangat  diperlukan  dan  secara  tegas  terdapat dalam UUD 1945 hasil amandemen kedua.

SEBAB

Anggota   DPR   selama   ini   dipandang   kurang   bertanggung   jawab   dalam   memperhatikan kepentingan daerah.

19. Pemerintah  saat ini  semakin  mendapat tekanan  untuk  menyelesaikan  semua  permasalahan hukum

SEBAB

Kekuasaan pemerintah dalam bidang yudikatif menurut UUD 1945 pasca amandemen semakin dibatasi

20. Produk Domestik Bruto (PDB) di negara‐negara sedang berkembang umumnya lebih besar dari pada Produk Nasional Brutonya (PNB)

SEBAB

Dalam menghitung GNP dengan cara/metode produksi, yang dihitung adalah nilai tambah tiap industri/produksi.

21. Pemerintah   Jepang   mendorong   terbentuknya   BPUPKI   sebagai   langkah   awal   persiapan kemerdekaan Indonesia

SEBAB

Jepang tidak ingin Indonesia kembali lagi jatuh ke tangan pemerintah Kolonial Belanda

22. Hak  asasi manusia ialah  hak‐hak  yang  berhubungan dengan  kebutuhan manusia, baik  yang bersifat lahiriah maupun rohaniah.

SEBAB

Kebutuhan rohaniah dan lahiriah seringkali diingkari oleh Negara

23. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI SEBAB

POLRI terkadang dilibatkan dalam tugas TNI seperti tugas perdamaian.

24. Politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia bukanlah suatu politik netralisme

SEBAB

Politik bebas dan aktif senantiasa diarahkan untuk menempatkan Indonesia pada posisi obyek dan bukan sebagai subyek dalam pergolakan politik internasional

25. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada banyak daerah ditakutkan akan menimbulkan konflik yang bersifat vertikal

SEBAB

Para kontestan pemilu disinyalir masih banyak yang menggunakan isu‐isu yang sensitif yang dapat menimbulkan konflik SARA

26. Kekuasaan presiden tidak terbatas

SEBAB

Presiden   Republik   Indonesia   sebagai   lembaga   eksekutif   berkedudukan   sebagai   Kepala

Pemerintahan dan Kepala Negara

27. Presiden member grasi dan rehabilitasi menurut hasil amandemen kedua UUD 1945 adalah dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

SEBAB

Presiden perlu dibantu lembaga lain untuk bertanggung jawab dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi

28. Manajemen  Kepegawaian  menurut  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah menempatkan Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pejabat Pembina Kepegawaian

SEBAB

Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan jabatan politik di daerah

29. Pada  tahun  1971  dalam  KTT  ASEAN  II  di  Kualalumpur,  Negara‐negara  di  kawasan  ASEAN menyatakan bahwa wilayahnya merupakan Zone of peace, freedom and neutrality. Keputusan tersebut sangat tepat dalam konteks perang dingin saat itu.

SEBAB

Negara‐negara di kawasan ASEAN tak ingin mengalami penjajahan dalam bentuk apapun.

30. Kebijakan   moneter   adalah   kebijaksanaan   pemerintah   yang   ditujukan   untuk   mengatur pengeluaran pemerintah

SEBAB

Kebijakan moneter dapat dijalankan dengan mengatur dan merubah tingkat cadangan minimum bank‐bank komersial

31. Penjelasan Undang‐Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa di samping hukum dasar tertulis, berlaku pula hukum dasar yang tidak tertulis

SEBAB

Hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia

32. Sistem  pemerintahan  daerah  pada  zaman  Presiden  Soeharto  masih  menggunakan  sistem sentralisasi

SEBAB

Sistem sentralisasi hanya tepat digunakan dalam Negara kesatuan seperti Indonesia

33. Semua   anggota   DPRD   memiliki   kecakapan   yang   sama   terhadap   bidang   tugas   maupun pengelompokan tugas.

SEBAB

Anggota DPRD harus mampu membuat rancangan peraturan daerah, mengadakan pengawasan, mengadakan penyelidikan dan mengajukan pernyataan pendapat.

34. Teori keunggulan komparatif menjelaskan bahwa semua negara bias memetik manfaat dengan melakukan spesialisasi

SEBAB

Prinsip keunggulan komparatif menjelaskan mengapa Negara memproduksi berbagai macam komoditi

35. Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

SEBAB

Pasal  281 ayat (1) Undang‐undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

36. Sistem nilai tukar yang digunakan Pemerintah Indonesia pasca krisis moneter 1997/1998 adalah sistem kurs mengambang terkendali

SEBAB

Sistem kurs mengambang terkendali ditentukan oleh penawaran & permintaan nilai tukar uang sampai terjadi keseimbangan di pasar valuta asing.

37. Koperasi di Indonesia menjadi sendi perekonomian Negara

SEBAB

Ciri masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bergotong royong A

38. Asas nonretroaktif tidak berlaku dalam hukum pidana

SEBAB

Dalam hukum pidana berlaku asas legalitas

39. Di  sejumlah  daerah  terjadi  kasus  pilkada  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat  kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi belum matang.

SEBAB

Fungsi pendidikan politik yang diperankan oleh partai politik belum berjalan efektif sebagai akibat sistem pendidikan nasional yang tidak berbasis kompetensi